SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

BAB II

PEMBAHASAN

A.Pembagian Kekuasaan Negara Menurut UUD 1945               

Penjelasanya adalah setelah mengetahui perubahan selama 4 kali berturut-turut (tahun 1999-2002)

   Lembaga Negara yang di hapus adalah dewan pertimbangan agung (DPA). Dengan demikian sebelum amandemen lembaga Negara tingkat pusat berjumlah 6 lembaga (MPR, DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA), Setelah amandemen hanya ada 5 lembaga. Sementara itu, MPR melalui amandemen UUD 1945 juga membentuk 2 lembaga Negara tingkat pusat yang baru, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi kini jumlah lembaga Negara kita menjadi 7. Selain itu, ada juga lembaga lain yang disebut komisi Yudisial (KY).

   Sesusi prinsip pemerintahan presidensial, terdapat juga suatu larangan di antara para pejabat lembaga tingkat pusat. MPR terdiri atas DPD dan DPR (sebagai sesama anggota badan legislatf), namun anggota DPR maupun anggota DPD dilarang merangkap jabatan walaupun sebagai anggota BPK, Presiden, Wakil Presiden, Menteri ataupun hakim Agung dan Hakim Konstitusi) ,bagitu juga sebaliknya.

   Ada 2 implikasi dari kenyataan bahwa MPR sudah tidak lagi menjadi pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. MPR kini tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden. Menurut ketentuan baru Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.hanya saja jika rakyat gagal memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam pemiu, MPR berhak melakukan pemilihan secara langsun

Bentuk bsistem pemerintahan Indonesia adalah demokrasi, demokrasi adalah persyaratan mutlak lainya bagi keberadaan civil society yang murni, tanpa demokrasi masuarakat sipil tidak mungkin terwujud. Secara umum demokrasi adalah suatu tatanan social politik yang bersumber dan dilakukakan oleh, dari dan untuk warga Negara.

1.Lembaga-Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara

a.Majlis Permusyawaratan Rakyat

Majlis Permusyawaratan Rakyat ini hanya ada di Indonesia yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1, 2 dan 3. Lembaga ini mempunyai kekuasaan memilih, memgangkat, melantik dan memberhentikan presiden serta wakil presiden. Di samping itu berhak pula menetapkan UUD dan Garis Besar Haluan Negara GBHN.

MPR pada periode terakhir dekadenya berketapan hati untuk tidak berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, karena dianggap merupakan kaidah dasar Negara, yang berarti bila mengubahnys sama dengan membubarkan Negara proklamasi republic Indonesia 17 Agustus 1945.

Sebagai contoh, ketetapan MPR antara lain:

ü Ketetapan MPR Nomor II/TAP/MPR/1987 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila

ü Ketetapan MPR Nomor II/TAP/MPR/1988 tentang garis-garis besar haluan Negara 1983

ü  Ketetapan MPR Nomor V/TAP/MPR/1988 tentang pengangkatan Jenderal Shoeharto menjadi Presiden RI.

          MPR juga tidaklagi berhak menyusun Gasir Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, setiap calon Presiden dan Wakil Presiden harun menyusun sendiri GBHN yang akan dilaksanakannya jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.GBHN bahkan harus sudah disosialisasikan kepada rakyat ketika para pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berkampanye menjelang pemilihan umum.

   Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), semuanya dipilih melalui pemilihan umum, dan tugas-tugasnya diatur lebih lanjut dengan undang-undangnya.

b.Presiden dan Wakil Presiden

          Presiden

Wewenang dan kekuasaan Presiden Republik Indonesia dibagi dua yaitu selaku kepala Negara dan selaku kepala pemerintahan. Presiden berfungsi sebagai kepala Negara (dari sebuah Negara republik ) dan sekaligus kepala pemerintah.

Tugas-tugas Presiden antara lain:

·         Presiden adalah pihak yang harus menyusun kabinet. Dalam menyusun kabinet tidak ada kewajiban resmi bagi Presiden untuk menghubungi, melakukan tawar menawar, atau menyusun bersama kabinet dengan pihal-pihak yang secara politik terwakili di parlemen.

·         Para menteri bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada parlemen. Mereka akan menduduki jabatanya sebagai Menteri selama masih di percaya oleh presiden. Mereka tidak dapat di jatuhkan oleh mosi tidak percaya dari parlemen.

Jadi, masa jabatan Menteri sangat bergantung pada Presiden. Presiden dapat mengganti menterinya yang di pandang tidak mampu kapanpun ia mau. Masa jabatan menteri tidak bergantung pada kepercayaan parlemen, melainkan pada Presiden. Selain itu, dulu sebelum amandemen , penjelasan UUD 1945 secara tegas menyebutkan hal-hal sebagai berikut ini.

“Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menetri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab  kepada dewan perwakilan rakyat. Kedudukunya tidak tergantung dari pada dewan, akan tetapi  tergantung daripada presiden. Mereka adalah pembantu Presiden” (system pemerintahan Negara, bagian IV )

“Menteri menteri Negara bukan pegawai tinggi biasa. Meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung dari pada presiden akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, oleh karena menteri-menteri yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (pouvoir executief) dalam praktek”.

Selain menegaskan  kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan, ketentuan dalam penjelasan di atas juga menunjukkan bahwa Negara di Indonesia menganut system pemerintahan presidensial, bukan system parlemen. Dalam system presidensial, kabinet bertanggung jawab kepada Presiden, yang selain berfungsi sebagai kepala Negara juga berperan sebagai kepala pemerintahan.

            Wakil Presiden

            Dalam melakukan kewajibanya membantu presiden dalam segala tindakan sejalan dengan keinginan presiden, karena wakil presiden adalah mitra kerja utama presiden. Itulah sebabnya calon wakil presiden diusulkan MPR/DPR RI secara tertulis dan disampaikan kepada pemimipin MPR/DPR RI dengan persetujuan calon yang bersangkutan untuk di caolonkan dengan di lengkapi pernyataan tertulis tentangg kesanggupan dapat dan mampu bekerja sama dengan presiden.

            Jadi wakil presiden harus dapat bekerjasama dengan presiden karena wakil presiden bukan merupakan opsisi terhadap presiden secara global tugas dan wewenang wakil presiden adalah:

·         Membantu presiden dalam melaksanakan kewajibanya

·         Menggantikan presiden sampai habis waktunya jika presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibanya dalam masa jabatan yang ditentukan.

·         Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah dan mengusahakan pemecahan masalah-masalahyang perlu menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat.

·         Melakukan pengawasan opresional pembangunan, dengan bantuan departemen-departemen, lembaga- lembaga non departemen, dan hal ini inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan atau pengawasan dari lembaga non departemen yang bersangkutan.

Syarat Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Seseorang  Hanya Harus Memenuhi Persyaratan sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia sejak kelahiranya, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya senduri, tidak pernah mengkhianati Negara, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dann memenuhi persyaratan lain yang di atur lebih lanjut dengan undang-undang.

Presiden dan Wakil Presiden dapat di berhentikan dalam masa jabatanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara , korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainya, atu perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

c.Dewan Perwakilan Rakyat

            lembaga legislative adalah lembaga yang ditetapkan membuat peraturan perundang-undangan, tetapi sudah barang tentu berbeda bentuknya pada masing- masing Negara.

            Di Indonesia disebut dengan DPR RI (dewan perwakilan rakyat republic Indonesia) untuk tingkat pusat dan DPRD (dewan perwakilan rakyat daerah) untuk tingkat daerah, baik tingkat I maupun tingkat II.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

·         Fungsi legislatif adalah fungsi untuk membentuk Undang-Undang.

·         Funsi anggaran adalah fungsi untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

·         Fungsi pengawasan adalah fungsi mengawasi tindakan pemerintah baik melalui retifikasi, persetujuan atas pernyataan perang, pengangkatan duta, maupun pengawasan pelaksanaan garis-garis haluan Negara .

Hak-hak Yang Dimiliki Oeh DPR

·         Hak budged adalah hak untuk menetapkan APBN.

·         Hak inisiatif adalah hak untuk mengajukan rancangan undang undang.

·         Hak amandemen adalah hak untuk mengubah rancangan undang-undang.

·         Hak interpelasi adalah hak DPRuntuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenakan kebijaksanaan pemerintahan di bidang tertentu.

·         Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan penilaian danpandangan atas keterangan maupun tindakan pemerintah.

·         Hak angket adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan sendiri atas suatu masalah yang terjadi di lingkungan eksekutif.

Selain DPR ada juga DPD yaitu lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum yang jumlah seluruhnya tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun, dan susunan serta kedudukanya di atur dengan undang-undang.

Presiden tidak lagi menjadi lembaga pemegang “kekuasaan membuat undang-undang”, kekuasaan kini di alihkan kepada DPR. Presiden lebih sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

Berdasarkan undang-undang 1945, DPR sebagi lembaga legislatif merupakan perwakilan aspirasi seluruh rakyat Indonesia, telah diatur secara tegas yaitu sebagai berikut :

Susunan keanggotaan DPR ditetapkan dengan undang-undang, DPR harus bersidang minimal 1 kali dalam setahun. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR, jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi daalam persidangan DPR massa itu. Anggota DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang, tetapi jika rancangan tersebut walaupun disetujui DPR namun tidak mendapat pengesahan dari presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan masa itu.

Inilah yang dimaksud dengan besarnya kekuasaan presiden, tetapi hal ini dapat dimaklumi karena presiden lah yang mengetahui seluk beluk pemerintahan. Selain dari pada itu di dalam birokrasi pemerintahan dan seluruh jajarannya, tersimpan seluruh data. Sehingga pantas bila pihak eksekutif ini ikut campur dalm persoalan pembuatan peraturan ini, hanya untuk menguasai seluruhnya tentu tidak demokratif.

d. Mahkamah Agung

            mahkamah agung adalah lembaga tinggi Negara di republik Indonesia, yang merupakan pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengruh pengaruh lain.

            Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agungbmemiliki kekuasaan dalam memutuskan permohonan kasasi (tingkat banding akhir), memeriksa dan memutuskan sangketa tentang kewenangan mengadili, serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap.

            Karena kekuasaan kehakiman yang ada pada Mahkamah Agung dan badan peradilan lainya adalah kekuasaan yang bebas, dalam arti dan pada pengaruh kekuasaan pemerintah eksekutif, maka kedudukan Mahkamah Agung di jamin oleh undang-undang.

          Mahkamah agung senantiasa harus memberikan pertimbangan- pertimbangan hokum baik di minta atau tidak, kepada semua lembaga tinggi Negara lainya, terutama kepada presiden.

          Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung di angkat dan di berhentikan  oleh Presiden selaku Kepala Negara, yaitu di antara Hakim Agung yang di usulkan oleh DPR.

          Susunan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Seoran Ketua Mahkamah Agung

2. Seorang Wakil Ketua Mahkamah Agung

3. Beberapa Orang Ketua Muda

4. Hakim Anggota yaitu Hakim Agung

5. Panitera dan Panitera penggant

e.Dewan Pertimbangan Agung

          Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga pertimbanga yang memberikan usulan dan tanggapan kepada kepala Negara (presiden RI) serta menjawab pertanyaan yang di sampaikan kepala Negara.

          Dewan ini biasanya, ketua maupun anggota-anggotanya terdiri dari para sesepuh, para pakar, para ulama, atau para mantan menteri dan mantan gubernur yang berpengalaman dan sukses di masa pemerintahanya.

          Jumlah anggota DPA ditetapkan sebanyak 45 orang sudah termasuk pimpinan DPA (yaitu ketua dan beberapa wakil ketua) yang di angkat oleh presiden RI, atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.

B.Sistem Checks dan Balances menurut UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur system checks balances antara lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif.

Checks dan balances tersebutdapat digambarkan sebagai berikut.

SISTEM CHECK DAN BALANCES

MENURUT UUD 1945

   Hak untuk melakukan review (disebut juga hak untuk melakukan judicial review), yaitu menentukan apakah isi sebuah peraturan perundang-undangan (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Presiden, dan lain-lain)

            Lembaga pejangga Undang-Undang Dasar pada umumnya memiliki hak menguji secara material undang-undang, yaitumenguji apakah isi suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak. Fungsi pokok lembaga itu badalah menjaga agar ketentuan –ketentuan dalam undang-undang dasar tidak disimpangi oleh para pembentuk peraturan undang-undang lainya. Dalam system ketatanegaraan Republik  Indonesia, hak semacam ini hanya di miliki oleh Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Agung.

Mahkama  agung hanya mempunyai kewenangan untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu peraturan dibawah undang-undang dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Dengan kata lain, mahkamah Agung hanya mempunyai hak uji material terbatas terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya dari undang-undang.

C.Sejarah Pelaksanaan Sistem  Pemerintah di Indonesia

a.Umum

Baik system pemerintahan parlementer ataupun presidensial pernah dilaksanakan dalam sejarah ketatanegaraan republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan  sesuai dengan ketentuan UUD 1945, berlaku system pemerintahan presidensial. Namun praktik politik waktu itu kemudian mengubah system pemerintahan menjadi system parlementer. System parlememter ini kemudian secara resmi berlaku baik dimasa RIS (27 Desember 1949 – 17 agustus 1950) dan masa berlakunya UUD sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 juli 1959). Sesudah itu Indonesia menerapkan system pemerintahan presidensial sampai sekarang.

System pemerintahan pada awal kemerdekaan di tentukan sesuai dengan UUD1945 yaitu system pemerintahan yang berbentuk presidensial. Akan tetapi, pada waktu itu MPR, DPR dan DPA belum terbentuk, karena itu sesuai ketentuan pasal IV aturan pralihan UUD 1945, selain memegang kekuasaan eksekutif, Presiden Republik Indonesia juga melaksanakan tugas MPR, DPR, dan DPA dibantu oleh komite nasional.

Pada tanggal 14 Nopember 1945 terjadi perubahan dengan keluarnya maklumat Presiden. Isi maklumat tersebut adalah bahwa tanggun jawab pemerintah ada di tangan Menteri. Pengalihan tanggung jawab pemerintah itu menunjukkan adanya penggantian system pemerintahan, sebab dengan itu Presiden tidak lagi berfungsi sebagai system pemerintahan, melainkan hanya sebagai kepala Negara. Jabatan kepala pemerintahan di jabat oleh perdana menteri, yank bersama para menteri- menteri mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan kepada parlemen.

Dan pada tanggal 27 Desember 1949, Negara Kesatuan Republik Indonesian berubah bentuk menjadi Negara serikat Republik Indonesia Syerikat RIS, pemerintahan pun di dasarkan pada konstitusi RIS 1949.

b. Sebelum Kemerdekaan

          pahlawan bagi suatu bangsa merupakan pengkhianat bagi Negara lain yang menjadi musuh bangsa tersebut, begitu pula sebaliknya. Tetapi yang akan penulis sampaikan adalah pahlawan dalam pengertian yang sebenarnya, karena patokanya adalah siapa yang memperjuangkan kebenaran dan siapa yang mempertahankan ketidak benaran. Ilmu pengetahuan memang tidak tuntas memberikan kebenaran mutla, karena kemudian menyangkut moral yang subyektif dan relative sifatnya pada dimensi ruang dan waktu. Oleh karena itu kitab suci Al-Quran yang nama lainya adalah al-furqan memberikan batasan.

          Sejarah memcatat bahwa yang pertama menentang penjajah dengan menggerakan masyarakat adalah sultan Agung Anyorokusumo. Kemudian perlawanan untung surapati yang rela melepaskan istrinya seorang putrid belanda karena akan menentang Belanda. Setelah itu berturut-turut pula para sultan yang merasa di injak wilayah pemerintahanya antara lain sultan hasanuddin.

          Bila dikatakan bahwa bangsa Indonesia terjajah selama lebih kurang 350 tahun oleh belanda, hal tersebut tidak benar karena pada kenyataanya masyarakat aceh tidak pernah berhasil di kuasai secara keseluruhanya.

          Tanggal 8 desember i942, pecah perang pasifik sebagai rangkaian perang dunia ke-2. Jerman, Italia Jepang melancarkan aksi tempurnya yang mendunia. Jepang din Asia dua sekutunya di eropa. Hal tersebut membuat pemerintah jepang pada tanggal 9 maret 1942.

cProklamasi 17 Agustus 1945

          pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 10.00 WIB Indonesia mengumandangkan proklamasi kemerdekaan ke seluruh dunia. Proklamasi itu di tandatangani atas nama bangsa indonesianoleh Soekarno dan Hatta, di jalan pegangsaan timur No.56 Jakarta. Peristiwa ini di catat dan di kenang oleh seluruh bangsa Indonesia sampai kapanpun.

          Itulah sebabnya segera keesokan harinya pada tanggal 8 Agustus panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang dan berhasil menetapkan antara lain:

1.      Undang-Undang Dasar 1945, yang terdiri dari:

·         Pembukaan

·         Batang tubuh

·         Penjelasan

2.      Presiden dan Wakil Presiden pertama republic Indonesia adalah Soekarno dan Hatta

Disni terdapat 4 periode besar system pemerintahan, politik dan administrasi Negara republic Indonesia yang pernah dilalui, hal tersebut terjadi karena adanya pergantian konstitusi, yaitu sebagai berikut:

·         Periode 18 Agustus 1945 s.d. 17 Desember 1949

·         Periode 27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950

·         Periode 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959

·         Periode 5 Juli s.d sekarang

d. Orde Lama

          bung Hatta, setelah beliau pamit dan meninggalkan jabatan sebagai wakil presiden menulis sebagai berikut:

          sejarah Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir ini banyak memperlihatkan pertentangan antara idealism dan realita. Idealism yang menciptakan suatu pemerintahanyang adil dan akan melaksakan demokrasi sebaik- baiknya, serta kemakmuran rakyat yang sebesarnya. Betolak belakang dengan realiti dalam pemerintahan itu sendiri, karena pada kenyataanya dan dalam perkembangnya kelihatan semakin jauh dari demokrasi yang sebenarnya.

          Dalam priode demokrasi terpimpin pemikiran ala demokrasi barat yang di tinggalkan. Presiden soekarno sebagai pemimpin nasional tertinggi ketika itu menyatakan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan Negara Indonesia.

          Banyaknya partai oleh bung Karno di sebut sebagai salah satu penyebab tidak adanya pencapaian hasil dalam pengambilan keputusan, karena di anggap terlalu banyak debat bersitegang urat leher. Untuk merealisasikan demokrasi terpimpin ini, krmudian di bentuk yang dikenal dengan nama font nasional.

e. Orde Baru

          orde baru berarti suatu tatanan hidup bangsa Indonesia yang berlandaskan dan akan melaksanakan secara murni dan konsekuen nilai- nilai luhur pancasila Undang- Undang Dasar 1945.

          Istilah ini di ciptakan setelah gagalnya pemberontakan G30S/PKI pada tanggal 30 September 1965.

Pemberontakan PKI yang puncaknya pada tanggal 30 September 1965 itu adalah yang kedua kalinya dilakukan mereka, tetapi kali ini merupakan pemberontakan yang terbesar yang dialami bangsa Indonesia sejak zaman kemerdekaan.

 

BAB III

PENUTUP

A.   Kesimpulan

Walaupun pemerintah dalam arti sempit presiden, wakil presiden dan menteri, pememerintah. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pelantikan presiden republic Indonesia dan wakil republic Indonesia yang harus tetap dilakukan oleh majlis permusyawaratan rakyat republic Indonesia. Karena tugas dan fungsi yang bersangkutanselaku pihak yang di berikan mandate menyelanggarakan pemerintah, pembangunandan kemasyarakatan berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 dan garis-garis besar Negara republic Indonesia.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang spesifikasi, maksudnya bangsa adalah bangsa yang lain, keindahan pulau-pulau dan flora dan faunanya, Indonesia memiliki begitu banyak keberagaman atau lebih di kenal dengan istilah kebinekaan, mulai dari bahasa-bahasa daerah dan lebih dari 500 bahasa daerah. Sampai pada keberagaman adat istiadat, agama kepercayaan, suku, pulau, budaya.

Keberagaman tersebut di atas perlu di persatukan, keinginan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan kedaulatan yang pertama, pertama karena menyebabkan kekurangan yang menghilangkan budaya kedaerahan yang selama ini merupakan daya tarik terhadap bangsa lainterutama daerah kepariwisataan.

Hal-hal yang disampaikan di atas perlu di terapakan antara bentuk system pemerintahan yang secara rinci bentuk pemerintah yang di sentralisis dalam mencari suatau yang mendetail dan sebenarnya. Hal ini terlihat dalam pemerintahan yang di pakainya, kedua ketentuan tersebut dalam fartilitas persatuan Indonesia adalah bentukk keinginan untuk melaksanakan system pemerintahan yang sentralisis.

  

Daftar pustaka

Ndraha,Taziliduhu Prof. DR Kepemimpinan Pemerintahan di Idonesia, Farika Aditama, Jakarta 2003

Kencana Syfii, Inu DRS. Sisyem Pemerintahan Indonesi, Rineka cipta,  Jakarta 1995

Suteng, Bambang. Pendidikan Kewarganegaraan,  Airlangga, Jakarta 2007

Hidayat, Qomaruddin Prof, Pendidikan Kewarganegaraan, ICCE, Jakarta2008

Tauhid

A.Pengertian Tauhid

Tauhid diambil kata : Wahhada-Yuwahhidu-Tauhidan yang artinya mengesakan. Satu suku kata dengan kata wahid yang berarti satu atau kata ahad yang berarti esa. Dalam ajaran Islam Tauhid itu berarti keyakinan akan keesaan Allah. Kalimat Tauhid ialah kalimat La Illaha Illallah yang berarti tidak ada Tuhan melainkan Allah. ( al-Baqarah 163 Muhammad 19 ).

Tauhid merupakan inti dan dasar dari seluruh tata nilai dan norma Islam, sehingga oleh karenanya Islam dikenal sebagai agama tauhid yaitu agama yang mengesakan Tuhan. Bahkan gerakan-gerakan pemurnian Islam terkenal dengan nama gerakan muwahhidin ( yang memperjuangkan tauhid ).

Secara istilah syar’i, tauhid berarti mengesakan Allah dalam hal Mencipta, Menguasai, Mengatur dan mengikhlaskan (memurnikan) peribadahan hanya kepada-Nya, meninggalkan penyembahan kepada selain-Nya serta menetapkan Asma’ul Husna (Nama-nama yang Bagus) dan Shifat Al-Ulya (sifat-sifat yang Tinggi) bagi-Nya dan mensucikan-Nya dari kekurangan dan cacat. Dalam perkembangan sejarah kaum muslimin, tauhid itu telah berkembang menjadi nama salah satu cabang ilmu Islam, yaitu ilmu Tauhid yakni ilmu yang mempelajari dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan terutama yang menyangkut masalah ke-Maha Esa-an Allah.[1]

Tauhid, ialah permunian ibadah kepada Allah; yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen, dengan mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dengan penuh rasa rendah diri, cinta, harap, dan tajut kepadanya. Untuk inilah sebenarnya manusia itu diciptakan Allah. Dan sesungguhnya, misi para rasul adalah untuk menegakkan tauhid dalam pengertian tersebut, mulai dari rasul yang pertama nabi Adam sampai nabi yang terakhir yakni nabi Muhammad.SAW.[2]

Tauhid merupakan  konsep dalam aqidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Tauhid berdasarkan Al-Qur’an ada 3 macam yakni :

Ø  Tauhid Rububiyah

Yaitu pengakuan bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan dan Maha Pencipta. Orang-orang kafir pun mengakui macam tauhid ini. Tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka tergolong sebagai orang Islam. Allah berfirman,  "Dan sungguh, jika Kamu bertanya hepada mereka, 'Siapakah yang menciptakan mereka', niscaya mereka menjawab,'Allah'." (Az-Zukhruf: 87)

Berbeda dengan orang-orang komunis, mereka mengingkari keberadaan tuhan. Dengan demikian, mereka lebih kufur dari pada orang-orang kafir Jahiliyah.

Ø  Tauhid Uluhiyah

Yaitu mengesakan Allah dengan melakukan berbagai macam ibadah yang disyari'atkan. Seperti berdo’a, memohon pertolongan kepada allah, thawf, menyembelih binatang kurban, dan berbagai nibadah lainnya.

Macam tauhid inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir. Dan ia pula yang menjadi sebab perseteruan dan pertentangan antara umat-umat terdahulu dengan para rasul mereka, sejak nabi Nuh.AS hingga diutus nabi Muhammad.SAW.

Dalam banyak suratnya, Al-Qur'anul Karim sering memberikan anjuran soal tauhid uluhiyah ini. Di antaranya, agar setiap muslim berdo'a dan meminta hajat khusus kepada allah semata. Dlam surat Al-Fatihah misalnya, Allah berfirman, Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan.” (Al-fatihah: 5)

Maksudnya, khusus kepadaMu (ya Allah) kami beribadah, hanya kepadaMu semata kami berdo'a dan kami sama sekali tidak memohon pertolongan kepada selainMu.
Tauhid uluhiyah ini mencakup masalah berdo'a semata-mata hanya kepada Allah, mengambil hukum dari Al-Qur'an, dan tunduk berhukum kepada syari'at Allah. Semua itu  teraangkum dalam firman Allah, “Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain aku selain aku maka sembahlah aku.” (Thaha: 14).

Ø  Tauhid Asma’ Wa Shifat

Yaitu beriman terhadap segala apa yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim dan hadits shahih tentang sifat-sifat Allah yang berasal dari penyifatan Allah atas Dzat-Nya atau penyifatan rosululah SAW. Beriman kepada sifat-sifat Allah tersebut harus secara benar, tanpa ta'wil (penafsiran), tahrif (penyimpangan), takyif (visualisasi, penggambaran), ta'thil (pembatalan, penafian), tamtsil (penyerupaan), tafwidh (penyerahan, seperti yang.banyak dipahami oleh manusia)

Misalnya tentang sifat al-istiwa’ (bersemayam di atas), an-nuzul (turun), al-yad (tangan), al-maji' (kedatangan) dan sifat-sifat lainnya, kita menerangkan semua sifat-sifat itu sesuai dengan keterangan ulama salaf. Al-istiwa' misalnya, menurut keterangan para tabi'in sebagaimana yang ada dalam Shahih Bukhari berarti al-'uluw wal irtifa' (tinggi dan berada di atas) sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Allah berfirman, "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Asy-Syuura: 11)[3]

B.Fungsi atau manfaat ilmu mauhid

Setelah sebelumnya dibahas tentang pengertian dari ilmu tauhid, maka pada bagian ini akan dibahas tentang fungsi dan manfaat dari ilmu tauhid ini dalam kehidupan manusia. Perlu diketahui, bahwa pada hakikatnya tauhid ini bukan hanya sekedar diketahui dan dimiliki oleh seseorang, tetapi lebih dari itu, ia harus dihayati dengan baik dan benar, karena apabila tauhid telah dimiliki, dimengerti, dan dihayati dengan baik dan benar, maka kesadaran seseorang akan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah akan muncul dengan sendirinya.³ inilah salah satu manfaat dari ilmu tauhid.

Selain itu, tauhid juga berfungsi sebagai pembimbimbing umat manusia untuk menemukan kembali jalan yang lurus seperti yang telah dilakukan para Nabi dan Rasul, karena jika diibaratkan sebuah pohon, tauhid adalah pokok akar untuk menemukan kembali jalan Allah, yang dapat membawa umat manusia kepada puncak segala kebaikan.⁴ Begitu juga dengan kayakinan (tauhid) akan eksistensi tuhan yang maha esa (Allah) akan melahirkan keyakinan bahwa semua yang ada di ala mini adalah ciptaan tuhan; semuanya akan kembali kepada tuhan, dan segala sesuatu berada dalam urusan yang maha esa itu. Dengan demikian segala perbuatan, sikap, tingkah laku, dan perkataan seseorang selalu berpokok pada modus ini. Sebagai mana firman Allah dalam al-Quran yang artinya :

1.      “Dan Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah-Ku”(al-Dzariyat:56)

2.      “Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan”(al-Fatihah:5)

3.      “Katakanlah, “Dialah Allah yang maha Esa. Allah adalah tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu..”(al-Ikhlas:1-2)

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa ketauhidan tidak hanya menyangkut hal-hal batin, tetapi juga meliputi sikap tingkah laku, perkataan, dan perbuatan seseorang. Oleh karena itu, orang-orang yang telah mampu memahami dan menghayati tauhid dengan dan dan benar akan membawa kepada kebahagiaan baik itu segi lahir ataupun batin.

Sehingga jelas bagi seseorang, bahwa tauhid tidak cukup untuk dimiliki dan dihayati, karena jika hanya demikian hanya akan menghasilkan keahlian dalam seluk beluk ketuhanan, namun tidak berpengaruh apa-apa terhadap seseorang tersebut, sehingga dirinya akan berada diluar ketauhidan yang sebenarnya, bahkan mungkin bisa sampai keluar dari keislamannya, karena maksud dan tujuan tauhid bukan sekedar diakui dan diketahui saja, tetapi lebih dari itu tauhid mengadung hal-hal yang beramanfaat bagi kehidupan manusia yaitu :

1.      Sebagai sumber dan motivator perbuatan kebajikan dan keutamaan;

2.      Membimbing manusia ke jalan yang benar, sekaligus mendorong mereka untuk mengerjakan ibadah dengan penuh keikhlasan;

3.      Mengerluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan;

4.      Mengantarkan umat manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin.⁵

Dari empat poin yang diatas dapat dipahami bahwa tauhid selain bermanfaat bagi hal-hal batin, juga bermanfaat bagi hal-hal lahir. Sehingga dari poin tersebut sangat jelas manfaatnya bagi kehidupan manusia.

Sementara dalam sumber lain, ada yang menspesifikasikan fungsi atau manfaat ilmu tauhid bagi kehidupan manusia ialah sebagai pendoman hidup yang dengannya umat manusia bisa terbimbing kepada jalan yang diridhai Allah, serta dengan tauhid manusia bisa menjalani hidup sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah SWT. Dengan tauhid manusia tidak hanya bebas dan merdeka, melainkan juga akan sadar bahwa kedudukannya sama dengan manusia lain manapun. Tidak ada manusia yang superior atau inferior terhadap manusia lainnya.

Suatu hal yang tidak boleh dilupakan ialah bahwa kometmen manusia-tauhid tidak saja terbatas pada hubungan verticalnya dengan tuhan, melainkan juga mencakup hubungan Horizontal dengan sesama manusia dan seluruh makhluk, dan hubungan-hubungan ini harus sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga dengan misi ini tauhid dapat mewujudkan sesuatu bentuk kehidupan social yang adil dan etis.⁶

Dalam kontek pengembangan umat, tauhid berfungsi antara lain mentranformasikan setiap individu yang meyakininya menjadi manusia yang lebih kurang ideal dalam arti memiliki sifat-sifat mulia yang membebaskan dirinya dari setiap belenggu social, politik, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, akan muncul manusia-manusia tauhid yang memiliki cirri-ciri positif yaitu :

1.      Memiliki kometmen utuh pada tuhannya.

2.      Menolak pedoman hidup yang datang bukan dari Allah.

3.      Bersikap progresif dengan selalu melakukan penilaian terhadap terhadap kualitas kehidupannya, adat-istiadatnya, tradisi dan faham hidupnya.

4.      Tujuan hidupnya jelas. Ibadatnya, kerja kerasnya, hidup dan matinya hanyalah untuk Allah semata-mata.

5.      Meimiliki visi jelas tentang kehidupan yang harus dibangunnya bersama-sama manusia lain; suatu kehidupan yang harmunis antara manusia dengan Tuhannya, dengan lingkungan hidupnya, dengan sesama manusia dan dengan dirinya sendiri.

Oleh karena itu, Nampak jelas bahwa tauhid memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Bila setiap individu memiliki kometmen tauhid yang kukuh dan utuh, maka akan menjadi suatu kekuatan yang besar untuk mambangaun dunia yang lebih adil, etis dan dinamis.[4]

C.Aplikasi dan Implikasi tauhid dalam kehidupan

Hal yang menjadi dasar dari keberagamaan kita adalah membangun sikap tauhid, karena itu  dasar utama agama Islam maka salah satunya kita harus mantap dalam bidang  Aqidah Islam. Aqidah adalah pondasi agama Islam yang paling fundamental. Setiap muslim mesti memiliki aqidah yang benar, sebagai persyaratan seseorang untuk menjalankan amal dalam Islam. Al-Qur’an dalam konteks memerintahkan kita untuk mengakui bahwa Allah itu esa, tidak ada tuhan selain Allah. Juga, bahwa Allah tidak beranak dan diperanakkan, dan tidak ada yang mampu menciptkan sesuatu selain Allah (Q.S. Al-Ikhlas 1-4). Hal inilah yang mendasari bahwa keislaman seseorang dimulai dari keyakinan terhadap Allah SWT.

Dengan demikian, elemen paling substansial dalam aqidah Islam adalah tauhid, atau mengesakan Allah. Semua unsur akidah harus bermuara dari konsep ini. Keyakinan kepada Allah-lah yang mendasari keislaman kita. Sebagai konsekuensinya, ketauhidan seseorang akan menjadi kunci penting dalam aktivitas keberagamaannya.

Awal dari tauhid adalah menempatkan Allah sebagai Rabb. Allah telah menciptakan alam semesta sebagai khaliq (pencipta), dan kita adalah makhluq (yang diciptakan). Sehingga, manusia harus tunduk pada penciptanya. Konsep ini merupakan konsep paling pokok dalam aqidah, sehingga jika seseorang belum mengimani hal ini ia tidak dapat dianggap sebagai seorang muslim yang lurus.

Akan tetapi, konsep tauhid dalam tataran yang lebih luas tidak cukup hanya dengan membenarkan bahwa Allah itu Maha Esa. Tauhid sejatinya memerlukan manifestasi dalam realitas empiris. Dalam pandangan KH. Ahmad Dahlan, setidaknya ada empat hal yang harus dijauhi oleh umat Islam dalam implementasi tauhid, yaitu Syirik (Menyekutukan Allah), Takhayul (kepercayaan magis tradisional), Bid’ah (mengada-ada dalam permasalahan agama), dan Khurafat (kepercayaan magis-tradisional).

Salah satu perilaku yang dapat menjerumuskan diri kepada kesyirikan ialah perilaku meminta bantuan kepada dukun. Dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah mengatakan bahwa jika seorang muslim pergi ke dukun, salatnya tak akan diterima selama 40 hari. Perbuatan ini mengisyaratkan kita meminta pertolongan kepada selain Allah, dan berarti menyalahi komitmen kita dalam syahadat. Ironisnya, siaran televisi justru menyiarkan kesyirikan-kesyirikan ini secara luas dengan media SMS.

Perbuatan lain yang juga dapat menjerumuskan kepada kesyirikan adalah percaya kepada ramalan nasib, kesialan, atau hal-hal yang sejenis. Hal ini dilarang dalam agama, karena aqidah Islam dengan tegas menyatakan bahwa hanya kepada Allah-lah kita berserah diri dan memohon pertolongan. Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa tidak ada thiyarah (percaya kepada ramalan-ramalan) dan hammah (suara burung yang mengabarkan suatu nasib tertentu). Bahkan, mengundi nasib dengan anak panah secara tegas dihukumi haram oleh Al-Qur’an. Dalam kacamata Islam, hal tersebut telah dikategorikan sebagai perbuatan syirik.

Selain itu, perilaku meminta bantuan ke dukun juga mengakibatkan fenomena Kesurupan Massal di berbagai sekolah menengah, seperti pernah terjadi di SMKN 3 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga di sekolah penulis dulu. Kesurupan massal –yang notabene terjadi karena lemahnya iman seseorang— merupakan indikasi bahwa masyarakat kita masih belum bersih dari kepercayaan tradisional yang cenderung menyekutukan Allah. Ada dua hal yang menjadi wujud aplikasi ketauhidan kita kepada Allah.

Pertama, melaksanakan ibadah sebagai manifestasi ketaatan kita kepada Rasulullah. Konsekuensi dari keimanan bahwa Allah adalah khaliq, sebagaimana dijelaskan di atas, adalah menjalankan ibadah. Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya (Q.S. Adz-Dzariyat: 56). Dalam konteks ini, aktivitas manusia pada hakikatnya adalah beribadah kepada Allah, baik dalam konteks ritual maupun sosial.

Ada dua jenis ibadah: ibadah mahdhah (ritual) dan ibadah ‘ammah (sosial). Kaidah ushul fiqh menyatakan, bahwa asal hukum dari ibadah mahdhah adalah haram, kecuali jika ada dalil yang membolehkannya. Sedangkan asal hukum ibadah ammah adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dengan demikian, dalam melaksanakan ibadah mahdhah, ada dua persyaratan yang harus kita penuhi, yaitu ikhlas dan sesuai dengan tatacara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sabda Rasulullah, “Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada urusannya dariku, maka ia tertolak” (Arba’in An-Nawawiyah, hadits ke-5). Dari hadits tersebut, tentu saja kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang sama sekali tak pernah diajarkan atau diperintahkan oleh Allah dalam persoalan ini. Seluruh ibadah yang bersifat ritual (ibadah mahdhah) harus memiliki legitimasi nash dari dua sumber primer hukum Islam: Al-Qur’an dan Hadits. Jika tidak memiliki dalil yang kuat, kita patut berhati-hati

Banyak bentuk dari bid’ah yang bertebaran di masyarakat. Aktivitasnya tak perlu penulis sebutkan di sini, karena masalah ini telah menjadi perdebatan klasik di antara umat Islam sejak dulu. Akan tetapi, mengingat masalah ini jelas menjadi persoalan besar, perlu pendekatan khusus untuk menyikapinya. Di sinilah pentingnya dakwah bil hal kepada masyarakat yang masih belum memiliki pemahaman menyeluruh mengenai Islam.

Sedangkan untuk ibadah ‘ammah (muamalah), kaidah ushul fiqh yang berlaku justru terbalik. Pada titik inilah ijtihad bermain. Sehingga, tajdid (pembaharuan) memainkan peranan yang begitu penting dalam pelaksanaan muamalah ini. Masalah-masalah yang meragukan ke-syar’ian-nya, memerlukan penelaahan dan kajian mendalam oleh para ahli, baik ahli fiqh muamalah atau pakar pada bidangnya. Sehingga, konsep muamalah-lah menaungi aktivitas-aktivitas sosial yang kita lakukan selama ini.

Jika kita kembangkan masalah ini secara lebih jauh, aktivitas politik pun tak lepas dari persoalan ibadah ini. Aktivitas politik (siyasah), merujuk pada Al-Mawdudi, pada hakikatnya diletakkan atas dasar tauhid sebagai penopang utama. Abul A’la Al-Mawdudi mendasarkan siyasah islamiyyah atas tiga prinsip dasar: tauhid, risalah, dan khilafah (lihat Syam, 2005). Aktivitas politik kemudian kita maknai sebagai upaya membangun relasi positif antara umat (rakyat) dan imam (pemimpin) atas dasar keimanan pada Allah.

Kedua, mengimplementasikan tauhid dalam kehidupan sosial. Setelah kita meyakini tauhid dengan semua implikasinya, kita juga harus mengintegrasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Prof. Dr. Amien Rais pernah menggulirkan wacana tauhid sosial yang mengejawantahkan tauhid dalam semua dimensi kehidupan (Rais, 1997).

Menurut Amien Rais, Tauhid Sosial merupakan dimensi sosial dari konsep tauhid (pengesaan Allah secara mutlak), agar konsepsi tauhid yang telah terintegrasi di pola pikir umat Islam dapat dipraktikkan pada tataran masyarakat. Implikasi yang diharapkan dari Tauhid Sosial ini adalah munculnya manusia-tauhid (meminjam istilah Amien Rais, lihat Muzakki, 2006) yang mampu berpikir secara arif dengan landasan tauhid dan syariah.

Dalam kacamata Amien Rais, ada lima dimensi Tauhid Sosial. Pertama, keyakinan terhadap keesaan Allah (Unity of Godhead); Kedua, keyakinan atas penciptaan dari Sang Pencipta (Unity of Creation); Ketiga, keyakinan atas dasar-dasar kemanusiaan (Unity of Mankind); Keempat, keyakinan atas adanya pedoman hidup yang mengatur manusia (Unity of Guidance); Kelima, keyakinan atas tujuan hidup manusia sebagai umat muslim (Unity of The Purpose of Life).

Melalui Tauhid Sosial tersebut, umat Islam dituntut untuk mempraktikkan nilai-nilai Tauhid ke dalam realitas sosial secara benar. Seorang muslim tidak cukup hanya menjalankan tauhid dengan            meyakini bahwa Allah itu esa, tetapi juga harus peka terhadap urusan kemanusiaan, sehingga muncul keseimbangan antara ibadah dan perilaku sosial. Hal inilah yang disebut sebagai amal shalih.

Satu hal lagi yang penting adalah bahwa tauhid menuntut seorang muslim untuk menerapkan fungsi keadilan, karena kepekaan terhadap hak-hak kemanusiaan mengharuskan adanya perilaku adil kepada Allah, sesama manusia, maupun kepada lingkungan sekitar. Saya yakin, pendekatan ‘tauhid sosial’ dapat menjadi alternatif di tengah krisis multidimensional yang melanda bangsa ini.

Maka, pertanyaan yang patut dilontarkan saat ini adalah, sudahkah Tauhid kita jadikan manifesto perjuangan hidup kita? Mari menyongsong kebangkitan umat dengan Tauhid yang benar. Mari kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits.[5]

Aplikasi secara sederhana dari kalimat tauhid laa ilaaha illallah adalah keyakinan yang mutlak yang patut kita tanamkan dalam jiwa bahwa Allah Maha Esa. Dalam hal mencipta dalam penyembahan tanpa ada sesuatu pun yg mencampuri dan tanpa ada sesuatu pun yg sepadan dengan-Nya kemudian menerima dengan Ikhlas akan apa-apa yg berasal dari-Nya, baik berupa perintah yg mesti dilaksanakan ataupun larangan yg mesti di tinggalkan, semua itu akan mudah ketika hati ikhlas mengakui bahwa Allah SWT itu Maha Esa.[6]

BAB III

PENUTUP

A.Kesimpulan

Tauhid diambil kata : Wahhada-Yuwahhidu-Tauhidan yang artinya mengesakan. Satu suku kata dengan kata wahid yang berarti satu atau kata ahad yang berarti esa. Dalam ajaran Islam Tauhid itu berarti keyakinan akan keesaan Allah. Kalimat Tauhid ialah kalimat La Illaha Illallah yang berarti tidak ada Tuhan melainkan Allah. ( al-Baqarah 163 Muhammad 19 ).

Secara istilah syar’i, tauhid berarti mengesakan Allah dalam hal Mencipta, Menguasai, Mengatur dan mengikhlaskan (memurnikan) peribadahan hanya kepada-Nya, meninggalkan penyembahan kepada selain-Nya serta menetapkan Asma’ul Husna (Nama-nama yang Bagus) dan Shifat Al-Ulya (sifat-sifat yang Tinggi) bagi-Nya dan mensucikan-Nya dari kekurangan dan cacat.

Fungsi tauhid yaitu, Sebagai sumber dan motivator perbuatan kebajikan dan keutamaan, membimbing manusia ke jalan yang benar, sekaligus mendorong mereka untuk mengerjakan ibadah dengan penuh keikhlasan, mengerluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan dan mengantarkan umat manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin.

            Aplikasi dari tauhid sendiri yaitu dengan melaksanakan ibadah sebagai manifestasi ketaatan kita kepada Rasulullah. Konsekuensi dari keimanan bahwa Allah adalah khaliq dan mengimplementasikan tauhid dalam kehidupan social. Aplikasi secara sederhana dari kalimat tauhid laa ilaaha illallah adalah keyakinan yang mutlak yang patut kita tanamkan dalam jiwa bahwa Allah Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

http://sutisna.com/artikel/keislaman/pengertian-tauhid/)

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090418031408AAklO80

http://poligami.jeeran.com/tauhid01.htm

http://wwwyounxy.blogspot.com/2010/05/fungsi-tauhid-dalam-kehidupan.html

http://afrizal.student.umm.ac.id/2010/11/23/tauhid-dalam-hidup/

http://blog.re.or.id/tauhid-dan-korelasinya-dalam-menghapus-dosa.htm

---

1. (http://sutisna.com/artikel/keislaman/pengertian-tauhid/)

2. http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090418031408AAklO80

3. http://poligami.jeeran.com/tauhid01.htm

4.http://wwwyounxy.blogspot.com/2010/05/fungsi-tauhid-dalam-kehidupan.html

5. http://afrizal.student.umm.ac.id/2010/11/23/tauhid-dalam-hidup/

6.http://blog.re.or.id/tauhid-dan-korelasinya-dalam-menghapus-dosa.htm